Wilayah Pekerjaan
Aktif
Pekerjaan Dinas
Aktif
Perencanaan
Aktif
PORTAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA
Kabupaten Intan Jaya Jaya terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008 Kabupaten Intan Jaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008.
Informasi publik ini berkaitan dengan penyelenggara badan negara dan penyelenggara publik yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Struktur Organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang mengerjakan tugas dan pekerjaan.
Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.
Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Daerah ini dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 26 November 2008. Kabupaten ini berpenduduk 135.968 jiwa pada tahun 2020.
Kawal informasi seputar COVID-19 secara tepat dan akurat.
Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.
E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
SIMAYA adalah layanan internet yang dihadirkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan koneksi internet residensial maupun kawasan bisnis.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian Agama RI.
Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.
Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.
Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.