Berita Umum

Korea Utara Siap Luncurkan Satelit Mata-mata Militer Pertama

korea utara
Meski kemampuannya diragukan, pengumuman Korut soal satelit mata-mata itu tetap harus dianggap serius. Hal ini terkait dengan serangan ”preemptive” jika Korut merasa perlu melakukannya.

 

PYONGYANG, RABU — Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan negaranya telah selesai membangun satelit mata-mata militer pertama. Ia memberi lampu hijau untuk peluncuran satelit yang menjadi bagian penting dari program pengembangan rudal berkekuatan nuklir.

Kantor berita resmi Korut, KCNA, Rabu (19/4/2023), menyebutkan, Kim memberikan instruksi pada Selasa untuk memastikan satelit mata-mata militer nomor satu yang selesai pada April ini akan diluncurkan sesuai tanggal yang direncanakan. Saat mengunjungi Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional Korea Utara, Kim juga meminta staf mengembangkan kapabilitas satelit pengumpul informasi intelijen itu dengan lebih lanjut menempatkan beberapa satelit lainnya di orbit berbeda.

Korea Utara Siap Luncurkan Satelit Mata-mata Militer Pertama Read More »

Belum 24 Jam, Gencatan Senjata Sudan Sudah Gagal

Gencatan senjata hanya di atas kertas karena kenyataannya, baku tembak antara kelompok yang berkonflik terus terjadi.

KHARTUM, RABU — Gencatan senjata di Sudan yang belum berlangsung 24 jam telah dilanggar oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda pertempuran akan mereda. Warga berusaha bertahan di rumah masing-masing tanpa ada aliran listrik, gas, dan air bersih.

Konflik terjadi antara militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Mereka bertempur sejak Sabtu (15/4/2023) di ibu kota Khartoum dan kota-kota lain, yaitu Omdurran dan Darfur.

Pada Selasa (18/4/2023), Dagalo menyetujui gencatan senjata selama 24 jam. Keputusan ini ia ambil setelah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, serta negara-negara sahabat dan tetangga Sudan.

Baca juga: Sudan Setujui Gencatan Senjata 24 Jam

Semestinya gencatan itu dimulai pada 18 April pukul 18.00 waktu setempat. Akan tetapi, warga mengatakan, pertempuran masih berlangsung. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, telah jatuh 185 korban tewas dan 1.800 korban luka-luka. ”Belum ada tanda-tanda kedua belah pihak mau menghentikan pertempuran, apalagi duduk bersama untuk perundingan damai,” tulis keterangan resmi Kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (19/4/2023).

Baik Dagalo maupun Burhan saling menyalahkan. Dagalo menuduh militer Sudan melanggar kesepakatan gencatan senjata, demikian pula sebaliknya. Kedua jenderal ini awalnya bersahabat. Mereka berkomplot melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil Sudan pada 2021.

kharim

Dalam transisi menuju pemerintahan sipil yang baru, RSF harus dilebur ke dalam militer Sudan. Dagalo tidak menerima keputusan ini karena menurut dia, RSF sama signifikannya dengan militer, bahkan memiliki pengaruh yang kuat di sejumlah wilayah negara tersebut. Baik Dagalo maupun Burhan sama-sama memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia serius.

Pertempuran terjadi di sejumlah bandara karena militer dan RSF ingin menguasai obyek-obyek vital. Tembak-menembak yang melibatkan artileri, kendaraan berat, bahkan serangan udara juga terjadi di permukiman. ”Toko-toko tutup. Kami bertahan dengan persediaan makanan selama Ramadhan. Tidak tahu bagaimana nantinya kalau pertempuran tidak selesai,” kata warga Khartoum, Ibrahim Nugdallah, kepada media Al Hurra.

Di Omdurran, Ahmad al-Badawi mengatakan, beberapa toko roti yang terletak di jalan-jalan kecil masih buka. Akan tetapi, persediaan gandum mereka menipis. Pekan depan, mereka memperkirakan tidak bisa lagi memproduksi roti untuk warga. Mereka bertahan di rumah-rumah tanpa aliran listrik dan air bersih.

Pemerintah AS melalui Menlu Blinken mengatakan belum memerintahkan warganya di Sudan untuk mengevakuasi diri. Mereka disarankan untuk tetap tinggal di kediaman masing-masing. Pada saat yang sama, Blinken turut mengecam penembakan terhadap delegasi AS yang berkunjung ke Sudan pada Selasa. Rombongan itu selamat, tetapi penyerangan itu memberi preseden buruk. Tidak diketahui pihak yang menembak itu dari militer atau RSF.

Baca juga: Persaingan Dua Jenderal Kobarkan Perang Saudara di Sudan

perang
 

Kepala Politik Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengutarakan kecaman karena rumah Duta Besar UE untuk Sudan diserang pada Selasa. Ia tidak menerangkan secara rinci mengenai pihak penyerang dan cara situasi tersebut diamankan. ”Duta Besar Aidan O’Brian dalam keadaan sehat. Akan tetapi, UE tidak menerima pelanggaran keamanan ini. Harap kedua belah pihak menyegerakan gencatan senjata,” katanya.

Selain baku tembak, berbagai lembaga swadaya masyarakat di Sudan melaporkan bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan dan apotek dijarah. Hal ini menuai protes dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Direktur WHO Tedros Adhanom Gebreyesus menyayangkan peristiwa itu. Fasilitas kesehatan adalah titik-titik vital yang membantu warga di tengah situasi darurat. Jika dijarah, orang-orang yang terluka ataupun memerlukan pertolongan medis tidak akan bisa dibantu.

Bantuan untuk WNI

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sudan menyalurkan bantuan untuk 200 warga Indonesia. Mereka terdiri dari mahasiswa dan tenaga kerja migran. Petugas kedutaan bersama Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan dan Ikatan Mahasiswa Indonesia menelusuri wilayah Arkaweet dan Makmurat. Jarak kedua wilayah itu sekitar 500 meter dari zona konflik.

Selain itu, bantuan juga diberikan oleh KBRI kepada 76 mahasiswa yang mengungsi ke auditorium milik Universitas Afrika. Mereka diberi bantuan mi instan, beras,roti, telur, teh, kopi, dan air mineral. Tercatat, di Sudan ada 1.209 warga negara Indonesia.

Terdapat 15 WNI yang diungsikan ke kantor KBRI. Mereka adalah keluarga dengan anak kecil ataupun ibu hamil. KBRI mengimbau agar WNI yang ingin ke kantor KBRI menunggu hingga situasi aman. (AP/AFP)

Baca juga: Sudan Gali Kuburan Massal Siswa Wajib Militer yang Tewas di Kamp Pelatihan

Belum 24 Jam, Gencatan Senjata Sudan Sudah Gagal Read More »

Pemuda sebagai Mitra Kebijakan

menpempola

Jakarta – Pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pada 3 April 2023 membawa efek kejut untuk ranah kepemudaan Indonesia. Mengusung kekuatan representasi sebagai kaum milenial dan menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju (sekaligus menteri kedua termuda dalam sejarah RI), Menteri Dito diharapkan mendorong transformasi kepemudaan yang lebih masif dan inklusif. Hal ini sangat penting dan mendesak di tengah era bonus demografi Indonesia, di mana jumlah usia produktif melampaui usia nonproduktif.

Dalam wawancara dengan media, Menpora Dito menyampaikan beberapa prioritas arahan Presiden Joko Widodo terkait kepemudaan, antara lain kemajuan di bidang kewirausahaan pemuda. Saat ini, secara de facto, sudah cukup banyak inisiatif pemuda terkait kewirausahaan. Bagaimana sebaiknya arah transformasi kepemudaan diusung ke depan di bawah era baru Kemenpora?

Kemenpora dapat memainkan peran strategis sebagai sebuah collaborative hub. Pertama, memfasilitasi keterlibatan pemuda secara komprehensif dalam proses pembuatan kebijakan, agar semangat kepemudaan senantiasa menyala dalam berbagai program prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Semangat yang dibawa adalah pemuda sebagai mitra kebijakan, bukan sekadar obyek atau audiens semata.

Baca juga: Menpora

Kedua, Kemenpora dapat memfasilitasi agar berbagai ide dan karya kewirausahaan pemuda dapat bertemu dengan ekosistem industri penunjang. Collaborative hub Kemenpora dapat memfasilitasi dukungan bagi ide dan karya kewirausahaan yang ada sampai ”naik kelas” sebagai bisnis sosial yang berkelanjutan dan berdampak. Collaborative hub ini dapat berwujud virtual maupun fisik, antara lain dengan mengoptimalkan idle assets maupun pembiayaan inovatif dari berbagai pihak.

menpempola

 

Kemitraan dengan pemuda dalam kebijakan publik

Beberapa tahun terakhir, isu kepemudaan sudah banyak masuk ke dalam diskursus pembuatan kebijakan. Apalagi, Indonesia berada di era yang digadang-gadang sebagai era bonus demografi, di mana mayoritas penduduk merupakan usia produktif, dengan komposisi Milenial dan Gen-Z sebanyak 26 persen dan 28 persen dari total populasi nasional, secara berurutan.

Namun, yang masih umum terjadi saat ini adalah pelibatan pemuda sebagai obyek atau audiens kebijakan semata, bukan mitra. Kebijakan atau program kepemudaan sering kali disusun dari nol dengan hanya melibatkan beberapa organisasi pemuda sebagai audiens atau pengamat. Padahal, ada potensi peran besar pemuda di level implementasi, komunikasi, sampai evaluasi untuk memastikan kontinuitas dan optimalisasi dampak dari kebijakan atau program yang dilangsungkan.

Kebijakan atau program kepemudaan sering kali disusun dari nol dengan hanya melibatkan beberapa organisasi pemuda sebagai audiens atau pengamat.

Sebagai contoh, dalam sebuah forum diskusi bernama Townhall Muda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Februari lalu, muncul kesadaran kolektif mengenai besarnya potensi kemitraan antara pemerintah daerah dengan kalangan pemuda dalam pembuatan kebijakan dan program menuju peningkatan kontribusi milenial dalam sistem pertanian, produktivitas lahan pertanian, serta diversifikasi konsumsi pangan lokal.

Sebelum forum tersebut, sektor publik dan pemuda sudah memiliki tujuan yang sama dan modalitas yang dapat saling mengisi, tetapi belum saling tersinergi. Secara paralel dengan proses pembuatan kebijakan publik di Banyumas, sebenarnya ada banyak kelompok pemuda Banyumas yang sudah melancarkan kampanye untuk meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah, termasuk pertanian.

Secara paralel juga, ada beberapa wirausaha muda yang sudah menjalankan usaha kafe/restoran yang memanfaatkan pangan lokal. Setelah forum tersebut, barulah tercipta desain kemitraan di mana aktivis-aktivis pemuda mendorong komunikasi kebijakan dan implementasi program Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan pengusaha kafe/restoran muda meminjamkan venue untuk diskusi-diskusi kebijakan dengan nuansa yang lebih muda dan dinamis.

drafik

Peran strategis Kemenpora

Di sini letak potensi peran Kemenpora yang baru di bawah Menpora Dito. Kemenpora bisa berperan strategis sebagai collaborative hub, atau tempat di mana berbagai representasi dan inisiatif pemuda di berbagai titik berkumpul. Data yang terkumpul kemudian dapat difasilitasi sinerginya dengan kementerian/lembaga dan dinas di daerah yang relevan.

Sinergi yang dimaksud perlu berlandaskan semangat ”pemuda sebagai mitra kebijakan”, bukan sekadar obyek atau audiens. Di satu sisi, pemuda dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan arah dan implementasi kebijakan dan program yang sejatinya diperuntukkan untuk mereka. Di sisi lain, kementerian/lembaga dan dinas pun dapat mengurangi potensi duplikasi program dan meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya operasional.

Gotong royong dengan industri

Kedua, collaborative hub Kemenpora pun dapat memfasilitasi agar berbagai ide dan karya kewirausahaan pemuda dapat bertemu dengan ekosistem industri penunjang sehingga bisa ”naik kelas” sebagai bisnis sosial yang berkelanjutan dan berdampak. Dukungan yang diberikan dapat berupa apresiasi/endorsement pemerintah, pendanaan (secara tunai dan in-kind), peer networking, dan senior mentorship, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal di mana kewirausahaan tersebut dijalankan.

Collaborative hub ini dapat berwujud virtual dan fisik, serta pembangunannya pun dapat mengusung semangat gotong royong masyarakat Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan idle assets ataupun pembiayaan inovatif dari kementerian/lembaga, pemda, BUMN/BUMD, dan sektor swasta/filantropi yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap isu kepemudaan.

Baca juga: Menempa Daya Muda

Sebagai contoh, collaborative hub ini dapat memanfaatkan aset-aset gedung BUMN/BUMD dan pemda yang jarang terpakai. Banyaknya event/aktivitas yang difasilitasi collaborative hub menjadi sumber pemasukan bagi pemilik aset gedung, dan memberikan manfaat ilmu, jejaring, dan pendanaan bagi para wirausaha muda lokal.

Salah satu kisah sukses adalah Solo Technopark yang menjadi living hub bagi mahasiswa dan wirausaha muda untuk berjejaring dan bertukar ilmu dengan industri dan aktor pemda di sektor ekonomi digital.

Catatan penutup

Gotong royong adalah kunci keberhasilan program dan kebijakan kepemudaan di Indonesia, termasuk untuk isu kewirausahaan. Kemenpora diharapkan menjadi salah satu aktor sentral dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif (collaborative governance), yakni aksi-aksi konkret yang mengoptimalkan modalitas berbagai sektor berbeda antar-kementerian/lembaga, industri, dan generasi.

Cazadira Fediva TamzilDirektur Kebijakan Publik Pijar Foundation

Instagram: cazadirafediva

 

 

Pemuda sebagai Mitra Kebijakan Read More »

Kapal Kepresidenan Buatan Batam Diluncurkan

TNI AL

BATAM — Kapal Republik Indonesia Bung Karno-369 perdana diluncurkan ke laut untuk menguji stabilitas dan kekedapan badan kapal. Korvet yang mengemban tugas sebagai kapal kepresidenan itu dibuat oleh perusahaan galangan kapal swasta di Batam, Kepulauan Riau.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Batam, Rabu (19/4/2023), menyatakan, peluncuran perdana ke air adalah tahap yang sakral dalam pembangunan kapal perang. Secara filosofis itu dapat diibaratkan seperti seorang anak yang pertama kali menjejak tanah.

kapal

”Kapal ini nantinya memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga memastikan keamanan dan keselamatan kepala negara yang on board. Kapal ini dapat difungsikan sebagai kapal kepresidenan untuk mendukung berbagai kegiatan protokoler dan tugas diplomatik kenegaraan,” kata Ali.

Sebagai kapal kepresidenan, KRI Bung Karno-369 akan menggantikan KRI Barakuda-633 yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Menurut Ali, KRI Bung Karno-369 juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pendahulunya, KRI Barakuda-633.

Pengadaan korvet ini menjadi solusi dalam upaya memenuhi kebutuhan alutsista untuk menjaga perairan Indonesia. Ke depan diharapkan ada lebih banyak galangan kapal dalam negeri yang mampu memproduksi kapal dengan dimensi lebih besar, daya tempur yang lebih baik, dan kecanggihan alutsista yang tinggi (Muhammad Ali).

Ia menuturkan, KRI Barakuda-633 merupakan jenis patroli, sedangkan KRI Bung Karno-369 merupakan jenis korvet. KRI Bung Karno-369 berdimensi lebih besar dengan panjang 73 meter dibanding KRI Barakuda-633 yang panjangnya hanya 58 meter. Selain itu, KRI Bung Karno-369 juga memiliki persenjataan yang lebih lengkap.

”Kapal (Bung Karno) ini multifungsi. Selain mengemban tugas kapal protokol kepresidenan, dia nanti juga akan dipersenjatai dengan meriam peluru kendali. Juga akan dilengkapi beberapa sensor yang bisa mendeteksi segala ancaman dari udara, permukaan laut, dan bawah air,” ujar Ali.

Secara khusus, Ali mengatakan, korvet itu diberi nama Bung Karno dan diharapkan dapat meneladani kebulatan dan kegigihan tekad bapak bangsa tersebut. KRI Bung Karno-369 juga diharapkan dapat berkontribusi mempertahankan kemerdekaan RI dan menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, menurut Ali, pengadaan korvet ini juga menjadi solusi dalam upaya memenuhi kebutuhan alutsista untuk menjaga perairan Indonesia. Ia berharap ke depan ada lebih banyak galangan kapal dalam negeri yang mampu memproduksi kapal dengan dimensi lebih besar, daya tempur yang lebih baik, dan kecanggihan alutsista yang tinggi.

”Sehingga (kapal perang buatan dalam negeri) dapat dijadikan referensi utama dan mampu berkompetisi di tingkat lokal dan global,” ucap Ali.

Baca juga: Galangan Kapal Dalam Negeri Ada, tetapi Minim Teknisi Ahli

KRI Bung Karno-369 diproduksi oleh galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati (KAS) di Batam. Komisaris PT KAS Franky Sucipto mengatakan, lebih kurang ada 200 pekerja yang terlibat dalam pembuatan kapal tersebut.

Ia menuturkan, penandatanganan kontrak pembuatan KRI Bung Karno-369 dilakukan pada 25 Mei 2022. Menurut rencana kapal tersebut diresmikan di Jakarta pada 6 Juni 2023 bertepatan dengan hari lahir Bung Karno.

Sejak beberapa tahun lalu sejumlah galangan kapal di Batam terlibat dalam pembuatan kapal aparat Indonesia. Pada Oktober 2021, PT Bandar Abadi menyelesaikan pembuatan KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527. Satu tahun sebelumnya, PT Citra Shipyard juga merampungkan pembuatan tiga kapal patroli untuk Badan Keamanan Laut.

Baca juga: TNI AL Punya Kapal Tunda Baru, Produksi Dalam Negeri

Kapal Kepresidenan Buatan Batam Diluncurkan Read More »

PIstol Dirut BUMN Meletus Di Bandara Sultan Hasanudin Sulsel

BUMN

Pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Senin (17/4).

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

“Memang benar [ada peristiwa itu],” kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

“Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan Dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

“Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan,” ucap dia.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230419123102-20-939751/pistol-dirut-bumn-meletus-di-bandara-sultan-hasanuddin-sulsel

PIstol Dirut BUMN Meletus Di Bandara Sultan Hasanudin Sulsel Read More »

Panglima TNI Tetapkan Siaga Tempur dalam Operasi Lawan KKB di Papua

tempur

Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutuskan meningkatkan status operasi untuk melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi siaga tempur darat.
Langkah tersebut diambil Yudo buntut aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB kepada sejumlah personel TNI dan menewaskan Pratu Miftahul Arifin pada Sabtu (15/4) kemarin.

“Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (18/4).

Yudo berharap melalui peningkatan status operasi tersebut akan membangun naluri tempur bagi prajurit TNI yang bertugas untuk melawan KKB.

Kendati demikian, ia memastikan operasi teritorial dan penegakan hukum juga tetap dilakukan TNI-Polri. Ia menuturkan operasi teritorial kerap dilakukan personel TNI-Polri dalam menjaga keamanan di Papua selama ini.

Baca Juga: Panglima TNI: Evakuasi Jenazah Pratu Arifin Korban KKB Rampung Besok

“Selama ini kita masih teritorial, komunikasi sosial tetap kita lakukan, tapi ketika hadapi seperti ini lakukan siaga tempur,” ucap dia

Sebelumnya, Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.

Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.

Selain itu, lima orang prajurit TNI dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian usai kontak tembak dengan KKB.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418205529-12-939563/panglima-tni-tetapkan-siaga-tempur-dalam-operasi-lawan-kkb-di-papua

 

Panglima TNI Tetapkan Siaga Tempur dalam Operasi Lawan KKB di Papua Read More »

Scroll to Top