Berita Daerah

Jangkau DBTFMS, BPJS Kesehatan Kepwil XII Kerja Sama denganKlinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto

Jayapura (04/09/2023) – BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk peserta yang berada diDaerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan (DBTFMS).BPJS Kesehatan berupaya memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII adalah dengan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto, bertempat di ruang rapat BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII, Senin (04/09).

Hadir juga secara online Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus A.Sumule, Sp.OG, MH.Kes menyampaikan Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sementara mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Di dalam induk percepatan pembangunan Papua salah satu misi yang ada didalamnya adalah bagaimana Papua Tengah Sehat. Dalam percepatan tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah membuat prioritas utama salah satunya adalah memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga yang ber KTP Papua dan Provinsi Papua Tengah juga telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Bagi kami itu tidak cukup, walaupun kami sudah UHC namun masih ada hal-hal yang belum terjamin di rumah sakit. Maka untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menopangnya dengan sebutan Kartu Otsus Sehat Papua Tengah (KO Sehat). KO Sehat adalah dukungan kepada BPJS Kesehatan menyangkut hal-hal yang tidak dijaminuntuk masyarakat.Kami juga memberikan apresiasi kepada Klinik yang jauh dimata jauh diujung kaki, yang selama ini tidak tersentuh oleh kita khususnya kepada Klinik Siloam dan juga kepada BPJS Kesehatan. Ini merupakan terobosan yang sangat dinanti-nantikan,” tutur dr. Silwanus.

Silwanus juga menambahkan untuk dukungan yang dapat diberikan agar pelayanan komprehensif yang sudah dilakukan di Klinik Siloam Tumdungbon dan Klinik Siloam Daboto adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang mempersiapkan rujukan pasien dengan menggunakan pesawat milik maskapai keagamaan. Ini adalah bentuk komitmen Provinsi Papua Tengah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan antar kabupaten. Selain itu juga, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah terus mendorong Klinik yang ada di Kabupaten Nabire ini agar dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, jika ingin mendapatkan biaya tambahan.

Selain itu hadir juga secara onlineKepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungandr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, M.Kes yang menyampaikanbahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, perlu disiapkan SDM, biaya sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Dari sisi pembiayaan, kita mendapat pembiayaan dari BPJS Kesehatan yakni Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mencapai predikat UHC.

“Dari sisi fasilitas kesehatan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, tengah memberikan bantuan kepada RSUD Wamena satu gedung farmasi, RSUD Yalimo dan RSUD Lanny Jaya dalam hal bantuan alat kesehatan. Terkait dengan DBTFMS, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat memberikan apresiasi, karena ini sangat membantu dalam sisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan dan dapat dipertahankan,” ujar dr. Ronny.

penandatanganan kerjasama dihari ini. Ini merupakan suatu upaya dimana sejak tahun 2013 kami telah memberikan pelayanan kesehatan di daerah pedalaman.

“Kami bersyukur pada akhirnya, bisa merasakan bahwa kami tidak bekerja dengan sendiri, karena selain dari Pemeritah Daerah ada juga dari BPJS Kesehatan secara nyata bersama-sama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kami semakin optimis bisa bertransformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan buat masyarakat terutama didaerah pedalaman. Kami juga berharap dengan adanya DBTFMS ini bisa diduplikasikan tidak hanya di BPJS Kesehatan tetapi di mitra kerja yang lain sehingga benar-benar adanya integrasi, kolaborasi dalam tatanan layanan kesehatan di Tanah Papua,” ujar dr. Sri.

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmatadalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan awal implementasi dalam hal DBTFMS yang dilakukan di dua desa dengan kriteria desa sulit akses yakni Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegununganyang telah di SK kan oleh Bupati Pegunungan Bintang bekerjasama dengan Klinik Siloam Tumdungbon dan Desa Maniuwo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang telah di SK kan oleh Bupati Intan Jaya bekerjasama dengan Klinik Siloam Daboto dengan masing-masing jangka waktu kerjasama mulai 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan dilakukan review setiap tahunnya terhadap status DBTFMS di desa tersebut.

“Kami juga akan menginventarisir fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat sehingga harapannya peserta JKN tersentuh dengan jaminan kesehatan secara langsung,” tutur Mangisi.

Dalam kegiatan penandatanganan dihadiri dan disaksikan secara online oleh Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan Kantor Pusat Ari Dwi Aryani beserta Asisten Deputi Bidang Penjaminan Manfaat Primer Asri Ritonga serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Kepala Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Intan Jaya serta secara offlinedihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak.

Sebagai informasi data jumlah peserta JKN di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 116.719 jiwa dengan status predikat Non UHC sedangkan jumlah peserta JKN di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 103.468 jiwa dengan status predikat Non UHC.

***

Informasi lebih lanjut hubungi:

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII                                                 

BPJS Kesehatan Care Center 165

Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

Sugapa_Pj Bupati menegaskan, dirinya meminta supaya seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor gerak cepat dengan semangat Cepat, Tepat dan Tuntas dalam upaya penerapan penyerapan anggaran. Kata dia, karena ini sudah memasuki triwulan kedua, maka harus ada perubahan dan peningkatan dalam penyerapan anggaran.

“Untuk triwulan pertama kami sudah ketemu pemerintah pusat dan telah dievaluasi. Saat ini sudah masuk dalam triwulan kedua. Maka itu saya meminta agar seluruh kepala Dinas, Badan dan Kantor menjalankan kegiatan-kegiatan supaya ada peningkatan penyerapan anggaran,” tegas Pj Bupati Intan Jaya pada Senin (22/5/2023).

Pj Bupati mengatakan, tingkat penyerapan anggaran di semua Dinas, Badan dan Kantor juga menjadi bagian terpenting untuk evaluasi kinerja dari masing-masing kepala Dinas, Badan dan Kantor.

Dikatakan, BPK RI Perwakilan Papua akan memulai pemeriksaan rinci. Pemeriksaan itu sendiri akan dilakukan di Sugapa.

“Peningkatan penyerapan anggaran APBD harus ditingkatkan. Dalam rangka ini, BPK RI Perwakilan Papua akan melakukan pemeriksaan secara rinci di Sugapa. Saya sekali lagi menegaskan supaya penyerapan anggaran APBD dipercepat dan ditingkatkan supaya tidak ada silva yang banyak di tahun 2023,” ungkapnya.

Pj Bupati juga menegaskan, desakan kepada kepala Dinas, Badan dan Kantor ini mengingat meningkatkan penyerapan anggaran APBD dari 9,8 persen di triwulan I, maka di triwulan kedua penyerapan anggaran APBD harus naik.

“Karena penyerapan anggaran APBD dari Dinas, Badan dan Kantor pada triwulan pertama adalah 9,8 persen, maka di triwulan kedua ini penyerapan anggaran APBD semakin baik sehingga penyerapan anggaran APBD di periode kedua  naik,” tegasnya.

Dengan adanya penyerapan anggaran APBD yang  baik, maka laporan triwulan kedua Pj Bupati Intan Jaya kepada pemerintah Pusat baik.

“Karena kerja Pj Bupati Intan Jaya akan dievaluasi secara rutin setiap triwulan, maka penyerapan anggaran dipercepat, terutama dalam hal memberikan pelayan kepada publik di Intan Jaya.Kerja-kerja saya sebagai Pj Bupati akan dievaluasi lagi pada triwulan kedua. Maka itu saya mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh kepala Dinas, Badan dan Kantor,” tegasnya.

Selain itu Pj Bupati mengingatkan agar semua kepala Dinas, Badan dan Kantor untuk mengarahkan seluruh ASN di kantor masing-masing supaya kemba,i ke Sugapa untuk menjalankan aktifitas dan pelayanan kepada publik. (Admin – AB)

Polisi menangkap pembunuh dokter Mawartih Susanti berinisial KW. Pelaku merupakan petugas kebersihan di tempat kerja korban di RSUD Nabire.

 

Nabire — Aparat kepolisian menangkap petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Nabire berinisial KW, pembunuh dokter Mawartih Susanti, Selasa (28/3/2023) malam. Berdasarkan pengakuan pelaku, motif kejahatan itu karena sakit hati dengan pemotongan insentif dana penanganan Covid-19.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri, di Jayapura, Rabu (29/3), membenarkan informasi tersebut. Penangkapan dilakukan oleh Tim Khusus dan Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire, di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada pukul 22.30 WIT.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya meraih penghargaan peringkat kedua pada kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada ajang APBD Award 2023.

 

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mendapat penghargaan setelah mendapat peringkat kedua pada kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada ajang APBD Award 2023. APBD Award 2023 dibagi dalam tiga kategori, antara lain Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Peningkatan PAD.

Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau, ST yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah telah menghadiri Rakornas Keungan Daerah 2023 yang digelar pada 16 Maret 2023 di Hotel Mercure Ancol Jakarta dan telah menerima piala dan piagam penghargaan atas capaian dalam kategori Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Penjabat Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST usai menerima piala dan piagam penghargaan tersebut mengaku syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penghargaan yang telah diterima tersebut. Selain itu ia juga mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah kabupaten Intan Jaya sehingga bisa mendapat penghargaan.

“Kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas perjuangan dan kerja keras kami bisa mendapat penghargaan pada APBD Award dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini kami terima pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Tentunya penghargaan ini sangat berarti bagi kami pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berharap agar penghargaan ini dapat memacuh semangat kami untuk terus bekerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik,” jelas Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau, ST.