BERITA TERKAIT

PEMERINTAHAN

Fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan keskretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang baik menjadi penopang dalam menggerakkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang masih terdapat dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah:  

  1. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan adalah:

  1. Masih rendahnya kualitas perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah;
  2. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang masih rendah;
  4. Masih rendahnya tindak lanjut hasi penelitian;
  5. Masih perlunya peningkatan kompetensi aparatur perencana.
  • Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan keuangan terkait dengan pelaporan keuangan, aset dan anggaran daerah, yakni:

  1. Belum optimalnya kualitas pelaporan keuangan daerah;
  2. Aset daerah yang belum teridentifikasi dan tertata dengan baik. Permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat keyakinan suatu aset sebagai aset daerah atau masih sebagai tanah ulayat;
  3. Aset daerah banyak yang rusak karena konflik sosial;
  4. PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang hampir tidak ada dalam komponen pendapatan daerah. PAD hanya berasal dari penerimaan subsidi penerbangan;
  5. Masih rendahnya proporsi DBH  dan PAD, sehingga pendapatan daerah sebagian besar tergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum). 
  • Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengawasan terkait dengan penegakan integritas aparatur pemerintahan dan pengawasan penggunaan anggaran, yakni:

  1. Perlunya penetapan dan pelaksanaan regulasi tentang pengawasan intern pemerintah, antara lain regulasi tentang majelis tuntutan ganti rugi, gratifikasi, saber pungli, aduan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  2. Mekanisme aduan masyarakat yang belum berjalan dengan baik;
  3. Masih belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun APIP provinsi;
  4. Belum adanya mekanisme insentif dan disinsentif bagi perangkat daerah yang telah dan belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
  5. Belum terlaksananya zona integritas dan SPIP di setiap perangkat daerah
  6. Belum optimalnya monitoring penggunaan dana kampung.
  • Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan terkait komptensi, kualifikasi, etika kerja aparatur sipil negara, dan pelayanan kepegawaian yakni:

  1. Penempatan pegawai pada setiap jabatan belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi;
  2. Belum terlaksananya analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  3. Masih tingginya kasus pelanggaran disiplin pegawai, terutama tingkat kehadiran pegawai yang masih rendah untuk memberikan pelayanan;
  4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang belum berjalan dan berperan efektif bagi peningkatan kompetensi aparatur;
  5. Pelayanan kepegawaian belum berjalan lancar, baik disebabkan oleh sistem informasi kepegawaian yang belum tersedia dan kapasitas aparatur pelayanan, maupun disebabkan oleh pegawai sendiri, misalnya terdapat pegawai yang tidak mau dipensiunkan.
  • Kesekretariatan

Permasalahan pembangunan pada urusan kesekretariatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, yakni:

  1. Belum optimalnya kinerja DPRD yang disebabkan oleh masih rendahnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran, pengawasan, dan legislasi;
  2. Masih rendahnya koordinasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, terutama dalam mencapai target indikator kinerja kunci daerah;
  3. Masih rendahnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan daerah;
  4. Masih rendahnya fasilitasi dalam penyelesaian persoalan titik batas wilayah.

© 2020 - Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Dibangun Oleh Tim IT Kominfo